Imigrasitual – Menyongsong Era Globalisasi dengan Kebijakan yang Tepa

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan langkah pengetatan aturan imigrasi yang mulai diberlakukan sejak akhir Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan nasional dan memastikan bahwa keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia tidak melanggar ketentuan hukum.

Kebijakan pengetatan ini mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur visa, pemeriksaan di bandara dan pelabuhan, hingga pengawasan terhadap aktivitas WNA di wilayah tertentu. Pengetatan juga didorong oleh meningkatnya kekhawatiran akan penyalahgunaan izin tinggal serta aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sebagian kecil WNA.

Fokus Pengawasan di Wilayah Wisata dan Perbatasan

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyatakan bahwa titik-titik pengawasan utama akan difokuskan di wilayah dengan aktivitas WNA tinggi, seperti Bali, Batam, Jakarta, Manado, dan sejumlah daerah perbatasan seperti Kalimantan dan Papua.

“Kami tidak melarang orang asing masuk ke Indonesia, namun mereka harus mematuhi aturan dan tidak menyalahgunakan rajazeus.info izin tinggal. Kami perketat pengawasan untuk menjaga kedaulatan hukum,” tegas Silmy dalam konferensi pers di Jakarta.

Kategori WNA yang Dipantau Lebih Ketat

Beberapa kategori WNA yang kini mendapat pengawasan lebih ketat meliputi:

• Pemegang visa on arrival (VOA) yang memperpanjang izin tinggal secara berulang tanpa alasan jelas.
• WNA yang bekerja tanpa izin kerja resmi.
• Turis asing yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin masuknya, seperti berdagang atau terlibat dalam bisnis ilegal.
• Pelaku penyalahgunaan visa sosial budaya dan visa pelajar.

Selain itu, pihak imigrasi juga akan meningkatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan pemerintah daerah, untuk melakukan operasi gabungan di daerah-daerah yang rawan pelanggaran izin tinggal.

Penerapan Teknologi dan Sistem Pengawasan Digital

Sebagai bagian dari pengetatan, pemerintah mulai menerapkan sistem digital surveillance dan pelaporan mandiri melalui aplikasi “Cekal Imigrasi”. Aplikasi ini akan mempermudah pelacakan keberadaan WNA, riwayat izin tinggal, serta laporan dari masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran.

Imigrasi juga mulai mengintegrasikan data penerbangan dan hotel dengan sistem pelacakan WNA, guna mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran aturan keimigrasian.

Dampak Bagi Pariwisata dan Investasi

Meskipun pengetatan dilakukan, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat sektor pariwisata dan investasi asing. Wisatawan dan investor yang mematuhi hukum akan tetap disambut dengan baik.

“Kami hanya menindak tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan. Pelaku bisnis sah dan wisatawan yang tertib tidak perlu khawatir,” ujar juru bicara Imigrasi.

Pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penerapan sistem digital, dan kerja sama lintas sektor, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi negara tujuan yang aman, tertib, dan terbuka bagi warga negara asing yang menghormati hukum.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Indonesia: Presidensial dalam Bingkai Demokrasi

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif.

Sejarah dan Perkembangan Sistem Presidensial di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Awalnya, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. Namun, pada masa awal kemerdekaan, sistem ini sempat bergeser menjadi parlementer. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan Indonesia resmi beralih kembali ke sistem presidensial.

Pada era Reformasi, amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini memperkuat sistem presidensial dengan memperjelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa ciri khas:

1. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Presiden memegang dua peran iam-love.co sekaligus, yaitu sebagai simbol negara dan sebagai pemimpin pemerintahan.
2. Pemilihan Langsung oleh Rakyat: Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memberikan legitimasi kuat dari rakyat.
3. Masa Jabatan Tetap: Presiden memiliki masa jabatan tetap, yaitu lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
4. Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK), untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Parlemen: Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen selama masa jabatannya, kecuali melalui proses impeachment yang diatur oleh konstitusi.

Kelebihan dan Tantangan Sistem Presidensial

Sistem presidensial memberikan stabilitas pemerintahan karena presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap menjabat. Hal ini memungkinkan presiden untuk menjalankan program kerja tanpa gangguan politik yang berlebihan.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti potensi konflik antara eksekutif dan legislatif jika berasal dari partai politik yang berbeda. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada presiden memerlukan mekanisme checks and balances yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia menempatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam penyelenggaraan negara. Sistem ini memberikan stabilitas dan kejelasan dalam struktur pemerintahan, namun juga memerlukan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Baca Juga: Prabowo Subianto Serukan Solidaritas Buruh di Hari Buruh Internasional 2025

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan khusus yang ditujukan kepada seluruh pekerja dan buruh di tanah air. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya peran buruh sebagai pilar utama pembangunan bangsa, sekaligus mengajak semua pihak untuk bersatu demi kesejahteraan bersama dan kemajuan Indonesia.

Komitmen Terhadap Kesejahteraan Buruh

Dalam pidato singkat yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan media sosial, Prabowo menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para pekerja di berbagai sektor yang telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa kerja keras para buruh telah mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam masa pemulihan pasca-pandemi dan menghadapi tantangan global yang terus berubah.

“Buruh bukan hanya roda penggerak industri, tetapi mereka adalah kekuatan yang menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup berbangsa. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Prabowo.

Ia juga menambahkan bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, perlindungan terhadap hak-hak buruh, peningkatan upah minimum, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan akan menjadi fokus utama dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

Mendorong Dialog Sosial yang Konstruktif

Prabowo juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan serikat buruh sebagai langkah strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka ruang lebih luas bagi partisipasi buruh dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.

“Perbedaan pandangan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah membangun jembatan dialog. Kita harus mencari solusi bersama, bukan menambah jurang perbedaan,” kata Prabowo.

Teknologi dan Digitalisasi: Peluang Baru bagi Pekerja

Dalam pesannya, Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia kerja sedang mengalami transformasi besar-besaran akibat kemajuan teknologi dan digitalisasi. Ia mengajak para pekerja untuk rajazeus terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar dapat bersaing di era ekonomi digital.

“Kita harus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar tidak tertinggal. Pemerintah akan memperkuat pelatihan vokasi, memperluas akses pendidikan, dan mendukung pekerja muda untuk terjun ke sektor-sektor baru seperti teknologi, energi terbarukan, dan pertanian modern,” ucapnya.

Pesan Optimisme dan Solidaritas

Menutup pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh buruh dan masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan, menjunjung tinggi solidaritas, serta terus berjuang bersama dalam membangun negeri.

“Hari Buruh bukan sekadar perayaan, tapi momentum untuk mengingat bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mari kita bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” tutup Prabowo.

Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen negara terhadap nasib dan kesejahteraan para pekerja. Melalui pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, terlihat harapan akan hubungan industrial yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan kehidupan kerja yang lebih manusiawi dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Baca Juga: Pemerintah Antisipasi Potensi Deportasi WNI di AS

Sebanyak 20 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) dilaporkan terdampak kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dari jumlah tersebut, lima orang telah dideportasi, sementara sisanya masih menjalani proses hukum atau berada dalam tahanan imigrasi. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan keprihatinannya terhadap penindakan ini dan menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI yang terdampak.​

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa para WNI tersebut ditangkap dengan beragam alasan, mulai dari pelanggaran administratif hingga keterlibatan dalam aksi demonstrasi. Kemlu RI melalui perwakilan di AS telah melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan hak-hak para WNI terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Kemlu RI juga menyampaikan keprihatinan atas pencabutan visa WNI di AS yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang wajar. Dalam pernyataan resminya, Kemlu menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan serta menghormati hak-hak individu, termasuk WNI yang berada di luar negeri.​

Sebagai langkah preventif, Kemlu RI mengimbau seluruh WNI di luar negeri untuk selalu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat tinggal mereka. Selain itu, WNI juga diingatkan untuk selalu membawa dokumen identitas yang sah dan memperbarui informasi diri melalui aplikasi Safe Travel yang disediakan oleh Kemlu RI.​

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh WNI di luar negeri. Kemlu RI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga hukum di negara-negara tempat WNI berada, untuk memastikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan dapat diberikan secara maksimal.​

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi raja zeus bagi WNI yang tinggal atau bepergian ke luar negeri. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri melalui berbagai program dan inisiatif yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.​

Baca Juga: Pengertian Globalisasi Menurut Ahli, Ciri-ciri dan Dampaknya

Bentuk pemerintahan merupakan tidak benar satu komponen perlu dari suatu bangsa, terhitung negara Indonesia. Perlu diketahui, wujud pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.

Hal ini karena sistem pemerintahan Indonesia mengalami lebih dari satu kali perubahan. Hal ini tidak serupa bersama wujud pemerintahan Indonesia yang selamanya sejak kemerdekaan sampai sampai sekarang.

Bentuk Pemerintah Negara Indonesia adalah Republik

Dikutip dari laman indonesia.go.id, wujud pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional. Hal ini didasarkan di dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berwujud republik.”

Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, lewat mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sehingga, kepala negara bukan berdasarkan warisan orang tua.

Indonesia berwujud republik sendiri menganut demokrasi, yakni mobilisasi pemilu bersama asas langsung, umum, dan rahasia bisa menentukan seorang kepala negara yang berkwalitas secara jujur dan adil.

Berbeda halnya bersama negara monarki yang mengangkat kepala negara berdasarkan garis keturunan raja secara turun temurun.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yakni presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam sistem presidensial, lembaga eksekutif bukan anggota dari lembaga legislatif, agar tidak bisa diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali lewat mekanisme pemakzulan. Di segi lain, presiden tidak bisa membubarkan parlemen.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara Kelas VIII SMP/MTs oleh Nurdiman (2007), di dalam sejarahnya, sistem pemerintahan Indonesia mengalami lebih dari satu kali perubahan, yakni:

1. Pascamerdeka (1945-1949)

• Sistem Pemerintahan: Presidensial

Setelah deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial bersama menunjuk Soekarno sebagai presiden dan wakil presidennya Mohammad Hatta.

2. Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

• Sistem Pemerintahan: Parlementer Semu

Usai Konferensi Meja Bundar (KMB) Indonesia membuat perubahan wujud mahjong slot negara menjadi serikat sekaligus sistem pemerintahannya. Akan tetapi, RIS bukan parlementer murni. Sehingga, pada praktiknya tidak terjadi bersama baik dan terjadi sebentar.

3. Pasca RIS (1950-1959)

Sistem Pemerintahan: Parlementer

Usai RIS, wujud negara Indonesia beralih kembali menjadi republik. Sedangkan kabinet yang dipimpin perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), bukan kepada presiden. Sehingga, tugas presiden cuma sebagai kepala negara saja.
Namun pada jaman tersebut, kabinet yang mengelola pemerintahan cuma terjadi sebentar saja. Kabinet yang memerintah di dalam kurun selagi 1950-1959 sebagai berikut:

• Kabinet Natsir
• Kabinet Sukiman
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Ali Sastroamijoyo I
• Kabinet Ali lI
• Kabinet Djuanda

4. Orde Lama (1959-1966)

• Sistem Pemerintahan: Presidensial

Memasuki orde lama, sistem pemerintahan Indonesia kembali bergeser dari parlementer menjadi presidensial. Sebab, menurut Soekarno, demokrasi liberal (parlementer) tidak mendorong perbaikan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

5. Orde Baru (1966-1998)

• Sistem Pemerintahan: Presidensial

Setelah Soekarno mundur dan digantikan Soeharto menjadi awal orde baru. Namun pada jaman ini Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang berujung pada demo pada tahun 1998 sekaligus membawa dampak Soeharto turun dari jabatannya.

6. Reformasi

• Sistem Pemerintahan: Presidensial

Usai turunnya Soeharto dan digantikan oleh wakil presidennya B.J. Habibie. Di jaman ini, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Salah satu yang dihasilkan adalah pemilihan presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama sendiri diselenggarakan pada tahun 2004 yang dipilih oleh rakyat.

Itulah penjelasan singkat perihal wujud pemerintahan negara Indonesia adalah republik dan sistem pemerintahannya. Semoga Info di atas tingkatkan wawasan perihal pemerintahan Indonesia.

Baca Juga : Pramono Anung: Langkah Nyata Mengatasi Banjir Jakarta