Imigrasitual – Menyongsong Era Globalisasi dengan Kebijakan yang Tepa

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif.

Sejarah dan Perkembangan Sistem Presidensial di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Awalnya, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. Namun, pada masa awal kemerdekaan, sistem ini sempat bergeser menjadi parlementer. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan Indonesia resmi beralih kembali ke sistem presidensial.

Pada era Reformasi, amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini memperkuat sistem presidensial dengan memperjelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa ciri khas:

1. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Presiden memegang dua peran iam-love.co sekaligus, yaitu sebagai simbol negara dan sebagai pemimpin pemerintahan.
2. Pemilihan Langsung oleh Rakyat: Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memberikan legitimasi kuat dari rakyat.
3. Masa Jabatan Tetap: Presiden memiliki masa jabatan tetap, yaitu lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
4. Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK), untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Parlemen: Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen selama masa jabatannya, kecuali melalui proses impeachment yang diatur oleh konstitusi.

Kelebihan dan Tantangan Sistem Presidensial

Sistem presidensial memberikan stabilitas pemerintahan karena presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap menjabat. Hal ini memungkinkan presiden untuk menjalankan program kerja tanpa gangguan politik yang berlebihan.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti potensi konflik antara eksekutif dan legislatif jika berasal dari partai politik yang berbeda. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada presiden memerlukan mekanisme checks and balances yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia menempatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam penyelenggaraan negara. Sistem ini memberikan stabilitas dan kejelasan dalam struktur pemerintahan, namun juga memerlukan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Baca Juga: Prabowo Subianto Serukan Solidaritas Buruh di Hari Buruh Internasional 2025